Nulis Lepas

Mundur Berjamaah

Dunia keuangan kita lagi heboh.
​Bayangkan. Di tengah hantaman sanksi pembekuan indeks oleh MSCI dan anjloknya IHSG yang memicu trading halt beruntun, sebuah fenomena langka terjadi: Petinggi OJK dan BEI mundur berjamaah. Hampir barengan.

Apa gorengan, eh gerangan penyebabnya?
Saya baca tulisannya Said Didu, Syauqi Zuhdi, dkk. Setidaknya ada tiga kemungkinan yang melatar belakangi alasannya.

Pertama, soal integritas. Ini soal followership. Pemimpin sekaligus pengikut yang tahu diri. Sebagai followers, mereka merasa gagal menjaga marwah bursa dari praktik “goreng-menggoreng” saham. Lalu, memilih mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral. Gentle. Kalau di teori courageous follower-nya Ira Chaleff ini disebut Courage to leave (Take moral action when needed).

Kedua, ini yang lebih seru: pembersihan paksa. Dugaan kuatnya, pemerintah lagi berupaya memutus rantai afiliasi oligarki. Pemerintahan Presiden Prabowo lagi gerah. Bursa dianggap sudah jadi “taman bermain” oligarki. Tempat pengeruk uang rakyat melalui skema manipulatif (pump & dump, wash sales, dll) yang berjalan dengan “restu” diam-diam dari regulator. Maka, “pembersihan” pun dilakukan. Purging.

Ketiga, soal dana pensiun. Pemerintah baru saja menaikkan limit investasi dana pensiun (Dapen) ke bursa. Dari 8 persen jadi 20 persen. Angka yang besar. Sangat besar.
Memasukkan dana pensiun rakyat secara masif (hingga 20%) ke dalam pasar modal yang sedang dicap “kotor” oleh dunia internasional adalah perjudian tingkat tinggi. Para pejabat tersebut sepertinya menyadari bahwa kebijakan ini berpotensi moral hazard—menggunakan uang tabungan hari tua rakyat untuk melakukan bailout terhadap kejatuhan pasar.

Perut Kenyang, Risiko Hukum Diterjang: “Jalur Tol” 32.000 PPPK Baru

Ini kabar yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Bukan karena kutu, tapi karena heran. Bayangkan, 32.000 orang pegawai inti di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kabarnya mau langsung “disulap” jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kilat. Tanpa antre lama-lama. Seperti masuk jalan tol yang baru saja diresmikan.

Tapi coba tengok di jalur sebelah. Ada guru honorer yang sudah mengabdi sejak zaman HP masih pakai antena sampai zaman AI sekarang. Jawabannya selalu sama: “Sabar ya, kita sinkronisasi dulu datanya.” Atau, “Waduh, anggarannya lagi dipakai buat yang lain.”
Rupanya, “tidak ada anggaran” itu sering kali cuma bahasa halus dari “tidak ada kemauan”. Kalau ada political will yang kuat, gunung pun bisa dipindah, apalagi cuma mindah angka di APBN untuk angkat 32.000 orang sekaligus. Di sinilah rasa tidak adil itu mencolok sekali.
Tunggu dulu. Katanya ini demi Proyek Strategis Nasional (PSN). Makan Bergizi Gratis (MBG) harus sukses.
Pertanyaannya, apakah suksesnya sebuah program harus mengorbankan rasa keadilan?.
Betapa sedihnya seorang guru honorer yang sudah mengabdi 15 tahun. Gajinya kalah dari sopir atau tukang cuci piring di SPPG. Lebih parah lagi, statusnya masih “digantung” di awang-awang.

Piring Politik Gizi, Pertaruhan Pendidikan dan Generasi Mendatang

Tahun 2026 ini bukan tahun biasa. Ini tahun “perjudian” besar. Namanya Makan Bergizi Gratis (MBG).
Tahun 2025 lalu, program ini masih malu-malu. Masih tahap pemanasan. Anggarannya “cuma” Rp 51,5 triliun. Masih aman di kantong APBN.
Tapi lihatlah tahun 2026. Anggarannya meledak. Total diproyeksikan tembus Rp 335 triliun. Yang membuat kita sesak napas itu ini: Rp 223 triliun ditarik dari kantong pendidikan.
Ini bukan lagi kenaikan. Tapi ledakan. Naik 5 kali lipat dalam setahun. Kita belum pernah melihat politik fiskal seagresif ini. Begitu berani.

Logika Baru: Mengunyah = Belajar?
Negara tampaknya punya logika baru yang revolusioner. Aktivitas mastikasi dianggap sebagai bagian integral dari proses pedagogi primer.
Logika yang dianut: kalau perut kenyang, otomatis otak jadi cerdas.
Maka, biaya katering massal dimasukkan ke dalam fungsi pendidikan. Hebat. Secara administratif, mandat konstitusi 20 persen terpenuhi. Angka di atas kertas nampak memuaskan. Semua pejabat bisa tersenyum.
Tapi, substansinya? Hancur.

Bencana Sumatera dan Kegagalan Tata Kelola

Tragedi banjir bandang dan longsor yang melanda Aceh, Sumatera Utara, dan Sumatera Barat sejak akhir November 2025 adalah narasi pilu tentang alam yang marah dan tata kelola yang lalai. Secara faktual, bencana ini telah melampaui ambang batas yang ditetapkan oleh Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2007 tentang Penanggulangan Bencana.

Dengan setidaknya 940 orang meninggal dunia dan 521 orang dinyatakan hilang, 5000 lebih luka-luka serta kerugian mencapai Rp 68,67 triliun, dampaknya jauh melampaui kemampuan penanganan daerah. Publik mencatat bahwa respons pemerintah terhadap bencana lintas provinsi ini terasa reaktif, terfragmentasi, dan tak sigap.

Pertanyaan fundamentalnya adalah: mengapa di tengah skala kerusakan yang masif di 50 kabupaten/kota, wewenang penuh Presiden untuk menetapkan status Bencana Nasional (sebagaimana diamanatkan Pasal 51 ayat 2 UU 24/2007) tak kunjung digunakan?.

Narasi Oplosan dan Korupsi Kuadriliun: Membaca Ulang Followership Publik, Citra Pertamina, dan Pembuktian Kerugian Negara dalam Kasus Tata Kelola Migas

Kasus dugaan korupsi dalam tata kelola migas yang melibatkan PT Pertamina telah menjadi sorotan utama sejak awal tahun ini. Namun, seiring bergulirnya persidangan perdana pada 9 Oktober 2025 lalu, terdapat kebenaran pahit yang terkuak: kerugian terbesar yang dialami Pertamina justru datang dari kehancuran citra yang disebabkan oleh narasi publik yang tidak akurat.
Klarifikasi terbaru otoritas penegak hukum —bahwa istilah “BBM Oplosan” dan klaim kerugian hingga “Rp1 Kuadriliun” secara implisit maupun eksplisit tidak terdapat dalam dakwaan resmi Jaksa Penuntut Umum (JPU)— telah menyingkap ironi serius.

AGUS MAGETAN DAN MIMPI PEKERJA MIGRAN

Jam di layar HP menunjukkan pukul 00.25 WIB. Saya sedang menunggu boarding penerbangan ke Taiwan di Gate 1, Terminal 3 SKH, Soekarno Hatta Airport. Kenalan sama anak Magetan. Sebut saja namanya Agus. Sambil ngecharge HP di salah satu tower charger boarding room ia menyapa dan mengajak saya ngobrol duluan.
Kebetulan saya juga sdng ngecharge HP.

“Mas, tujuan ke Taipei juga kah?. Ini benar di Gate 1 ya?”. (Sambil menunjukkan tiketnya).
“Iya benar. Baru pertama keluar negeri ya Mas”, tanya saya balik.
Ia pun mengangguk.
“Sampeyan pasti orang Jawa Timur”, tebak saya.
“Inggih Mas. Logatku ngetarani yo Mas?.”.
Ternyata Agus asal Magetan. Desanya di daerah Parang. Dekat sama sirkuitnya Mario Aji, pembalap Moto2 GP asal Indonesia.

Agus lulus SMA thn 2023. Dia ke Taipei hendak kerja. Ngadu nasib. Orangtuanya hidup pas2an. Bapaknya meninggal sejak ia kelas 2 SD. Selang beberapa tahun kemudian Ibunya menikah lagi. Agus kini meninggalkan Ibunda bersama Ayah tirinya.
“Kok berani kerja diluarnegeri Mas?. Tempat kerjanya sudah jelas kah?. Jalur resmi atau bagaimana?”, kejar saya penasaran.
Agus menjawab dengan tenang. Tanpa ada kekhawatiran ditipu atau kemakan scam.
Ia daftar lewat PT yang direkomendasikan oleh Kakak sepupunya. Seingat saya Nama PTnya Blue diamond atau sejenisnya. Nah, kakaknya Agus ini kebetulan juga PMI (Pekerja migran Indonesia), tapi kerja di Korsel. Gajinya?. Jangan tanya. Meski cuma lulusan SMA tapi kalau sama lemburan angkanya bisa nembus sampai 50juta. Padahal kerjanya “cuma” bersihkan botol dan wadah kaca di perusahaan lokal. Saya tidak tanya lebih lanjut, tapi kemungkinan berhubungan dengan bahan kimia tertentu untuk membersihkannya.

One day . . . You will leave the stage. (Sebuah pesan untuk para leader)

Tak peduli berapa lama ia sanggup hidup di hutan atau padang rumput, Singa terhebat sekalipun, pada akhirnya harus menyerah pada usia. Suka atau tak suka, singa terkuat pada saatnya nanti akan menyerahkan nasib pada alam atau kebuasan hewan lain. Lalu mati dengan menyedihkan. Boleh saja kita menganggap itu tak adil atau kejam, namun begitulah dunia.

Penjilat di Tempat Kerja

“Saya hampir dipecat gara-gara rekan sekantor yang penjilat”.
Demikian bunyi curhatan salah seorang karyawan sebuah perusahaan yang masuk ke handphone saya.
Usut punya usut ternyata duduk perkaranya sepele. Pekerjaan tim yg selesai tepat waktu dan hasilnya bagus selalu diklaim sebagai ide dan keberhasilan sang penjilat.

“Yang dapat pujian dari Pak Bos, dia. Yang deket sama Atasan, dia. Yang diminta maju presentasi juga dia. Apa-apa serba dia deh, Mas. Usaha dan kerja keras saya seakan-akan tidak terlihat. Padahal saya yang mendesain dan mengerjakan proyek tersebut sampai lembur-lembur!”, keluhnya.

Continue reading →

Bullying and Toxic Workplace

“Punten Pak. Bapak duduk manis saja. Ini masalah kecil, ndak pantas kalau Manager turun tangan langsung. Biar kami yang handle. Daripada nanti tambah kacau.”.
.
.
“Mohon maaf sebelumnya Bu. Ibu kan orang baru. Belum paham culture disini. Saya yang sudah 9 tahun saja ndak bisa merubah cara kerja Divisi ini. Yang penting kan target dan KPI selalu tercapai.”
.
.
“Ah, kalau meeting Elu mah orangnya suka ngantuk. Sering gak nyambung juga. Mirip banget ama atasan Lu”.

Continue reading →

Mendefinisikan Followership

Sejak diundang SSDM POLRI di Jakarta untuk memberikan pemahaman mengenai followership dan aplikasinya dalam pekerjaan, saya cukup banyak mendapat email maupun pesan japri baik dari kenalan saya maupun bukan yang menanyakan seputar followership. Diantara pertanyaan yang cukup sering mampir dilayar HP saya adalah “Apa itu Followership?”, “Jelasin dong tentang followership?” atau “Gimana sih mendefinisikan followership?”. Well, dalam tulisan kali ini kita akan membahas hal tersebut: pengertian followership.

Mendefinisikan followership ini sepertinya sepele. Tapi kalau diselami lebih dalam bisa menyelamatkan kita dari interpretasi negatif maupun stereotipe miring terhadap followership. Tentang yang negatif dan yang miring tersebut akan kita bahas tersendiri dikesempatan lain. Saya hanya ingin menggambarkan sekilas kalau selama bertahun-tahun menggeluti dan menyebarkan wacana followership ini tidak sedikit nyinyiran, cemoohan, pandangan sebelah mata, sikap merendahkan, meremehkan, dan sejenisnya yang saya terima dari khalayak ramai (bahkan dari orang-orang zona intim sekalipun). Tapi dimaklumi saja. Itu karena kegagalan mereka mendefinisikan followership.

Continue reading →