PPPK

Perut Kenyang, Risiko Hukum Diterjang: “Jalur Tol” 32.000 PPPK Baru

Ini kabar yang bikin banyak orang garuk-garuk kepala. Bukan karena kutu, tapi karena heran. Bayangkan, 32.000 orang pegawai inti di Satuan Pelayanan Pemenuhan Gizi (SPPG) kabarnya mau langsung “disulap” jadi Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK). Kilat. Tanpa antre lama-lama. Seperti masuk jalan tol yang baru saja diresmikan.

Tapi coba tengok di jalur sebelah. Ada guru honorer yang sudah mengabdi sejak zaman HP masih pakai antena sampai zaman AI sekarang. Jawabannya selalu sama: “Sabar ya, kita sinkronisasi dulu datanya.” Atau, “Waduh, anggarannya lagi dipakai buat yang lain.”
Rupanya, “tidak ada anggaran” itu sering kali cuma bahasa halus dari “tidak ada kemauan”. Kalau ada political will yang kuat, gunung pun bisa dipindah, apalagi cuma mindah angka di APBN untuk angkat 32.000 orang sekaligus. Di sinilah rasa tidak adil itu mencolok sekali.
Tunggu dulu. Katanya ini demi Proyek Strategis Nasional (PSN). Makan Bergizi Gratis (MBG) harus sukses.
Pertanyaannya, apakah suksesnya sebuah program harus mengorbankan rasa keadilan?.
Betapa sedihnya seorang guru honorer yang sudah mengabdi 15 tahun. Gajinya kalah dari sopir atau tukang cuci piring di SPPG. Lebih parah lagi, statusnya masih “digantung” di awang-awang.