KEADILAN DAN HUKUM PATAHAN

Setiap disodorkan peristiwa akibat ketidakberesan kepengurusan negara ini sering rasanya kita berpikir tengah berada pada situasi yang rasanya tak mungkin dibenahi. Berita-berita korupsi, teror bom, narkoba, kisruh UNAS, jembatan anjlok, sandal jepit, rumah sakit mahal, Ahmadiyah, pembalakan hutan, bencana alam, cicak-buaya, reshuffle Kabinet, bank Century, Nazarrudin, mafia Gayus, demo BBM, sampai dengan kebiasaan curhat Pak Presiden merupakan sodokan informasi sekuensial yang membuat konsentrasi kita pecah. Isu demi isu sukses membikin kita konsisten sempoyongan, ibarat kena pukulan Wing-Chun tiap hari. Bagi wong cilik yang merindukan perbaikan kualitas hidup, keluhan Presiden yang mengatakan ia ribuan kali difitnah dan diancam celaka hanya menegaskan pada satu hal : beliau nenikmati menjual penderitaannya sendiri. Agak menyedihkan bahwa dengan momentum emas di tangannya untuk membuat perubahan, Pak EsBeye lebih memilih mengeluh daripada menyalakan api harapan di dada rakyat jelata yang rindu akan perubahan. Tunggu dulu, barangkali beliau memang telah menyalakan api harapan dengan menciptakan seabrek puisi dan lagu melankolis.

Charles Noble pernah berujar pada kita, “You must have long term goals to keep you from being frustrated by short term failures.”. Memang tidak arif kalau menyudutkan seorang kepala negara atas permasalahan kompleks yang terjadi di negeri zamrud khatulistiwa ini. Siapapun orangnya yang menjadi presiden pasti akan frustasi melihat persoalan sambung menyambung dan kadang sulit dipecahkan. Itu sebabnya kita menjadi mafhum kalau kepala negara seringkali memilih diam dan tidak berkomentar menghadapi suatu persoalan ruwet sarat politis. Kata orang bijak, “Kalau masalah sudah sedemikian pelik dan membuat Anda frustasi itu tandanya simpul akan segera terurai dan muncul solusi atas masalah tersebut.”.  Dalam hal mengelola negara pendapat itu terasa sebagai pandangan yang traumatik, dan saya tidak berharap bahwa orang bijak itu benar. Sebab pada kenyataannya simpul tidak terurai namun malah tertutupi oleh simpul-simpul lain yang tidak pernah kita sadari kapan simpul-simpul baru itu terbentuk.

KEADILAN DALAM PENJARA

Dari mindset mengeluh yang ajek semacam itu, kita bisa tahu bahwa fokus pemerintahan negara ini adalah memain-mainkan isu. Ia melemahkan pikiran orang dengan menyodorkan isu sebanyak-banyaknya sehingga terjadi overload informasi. Untuk membahas keadilan dalam penjara saja misalnya, kita akan menemukan banyak contoh (baca: informasi) yang memungkinkan kita menelan ludah karena miris. Beberapa waktu lalu tuntutan keadilan dalam rutan sempat dilontarkan oleh politisi senayan dan ribuan sipir yang mengancam boikot terhadap Wamenkumham terkait isu penamparan saat sidak. Bagi khalayak ramai yang muak pada kejahatan narkoba, protes politikus dan sipir itu justru memberikan angin segar dan payung keadilan bagi bandar barang haram tersebut di dalam Lapas.

Kata Milan Kundera, ini adalah perjuangan melawan lupa. 19 Agustus lalu Aulia Pohan dibebaskan. Ia semula divonis 4 tahun lebih, lalu turun jadi 3 tahun, dan ia bebas setelah menjalani hukuman tidak sampai setahun. Yakinkah kita kalau ia betul-betul menjalani hukuman?. Ingat pemenjaraan Misbakhun karena tersandung kasus letter of credit fiktif di Bank Century senilai Rp190 miliar?. Politisi PKS ini dihukum dua tahun penjara, tapi belum genap sebulan ia kedapatan jalan-jalan di mal. Gayus dengan wig palsunya bebas melancong ke Bali saat mendekam di penjara. Barangkali wig palsu itu memiliki kekuatan magis yang mampu membuatnya tak kasat mata didepan jajaran sipir dan penjaga. Nurdin halid sukses membungkam FIFA dan menjadi komandan PSSI dari balik jeruji LP Salemba. Di Purwokerto, seorang mandor perkebunan gagal memaafkan Nek Minah yang, karena kemiskinannya, tergiur memetik tiga biji kakao untuk dijadikan bibit. Ia divonis 1 bulan 15 hari dengan masa percobaan 3 bulan. Inikah keadilan?.

Artalyta Suryani, Si penyuap jaksa, bisa menjalankan bisnisnya di sel penjara dengan fasilitas dan ruangan yang mewah. Sementara hari ini (14/04) Jawa Pos memberitakan adanya “tahanan” Rutan Medaeng yang usianya baru 2 bulan. Di balik terali besi bayi tampan itu menjadi pesakitan bersama Ibunya yang harus menjalani hukuman pidana 10 tahun. Anda bisa membayangkan bagaimana membesarkan orok dalam ruangan 2×3 meter dimana dipan bayinya terbuat dari batu bata dilapis semen dengan kasur tipis dan selimut apa adanya?. Inikah yang kita sebut keadilan?. Terakhir, tgl 13/04 ini lambung kita serasa diaduk-aduk saat mengetahui Gubernur Lampung melantik Bupati-Wabup di dalam Rutan Bawanglatak-Lampung sekaligus melaksanakan sertijab. Ini karena sang Wabup adalah pesakitan di rutan tersebut. Mungkin ini semacam upaya mewujudkan libido untuk menyaingi Dahlan Iskan yang pernah melaksanakan sertijab di sebuah gardu induk PLN. Tahun 2014 mendatang bisa jadi pelantikan Presiden dilaksanakan di lapangan sepak bola atau sekalian diatas kolam lumpur Lapindo.

KESERIUSAN KEPALA NEGARA

Dari sejarah, kita mengenal adanya tiga jenis hukum universal yang berlaku bagi bangsa manapun didunia ini. Hukum pertama adalah hukum kesinambungan. Hukum ini menyampaikan kepada kita prinsip ketekunan dalam mencapai hasil akhir. Contohnya ada pada kisah Nabi Yusuf dan mimpinya tentang sapi gemuk ditelan oleh tujuh sapi kurus. Benoit Mandelbrot (ahli geometri fractal)  menafsirkan bahwa apa yang disampaikan Yusuf itu adalah sebuah proses berkesinambungan. Ia membentang dari titik awal hingga ujung, dan ujung itu adalah kelaparan. Kelaparan adalah hasil akhir dari sebuah proses yang memang arahnya ke sana. Ia tidak terjadi serta merta, tetapi berlangsung perlahan dan persisten untuk tiba ke titik yang dituju. Ini mengatakan bahwa situasi hari ini adalah sebuah keniscayaan -sebuah keadaan yang memang seharusnya begini. Ia adalah akibat ketekunan sekian waktu yang melapangkan jalan anda ke “situasi ini”. .Jadi jika anda seorang pengeluh, itu adalah hasil dari ketekunan anda menjadi pengeluh. Jika anda sakit-sakitan, itu adalah hasil gemilang dari ketekunan anda juga dalam urusan sakit. Dari pola semacam ini, kita bisa menemukan bahwa negeri-negeri yang sudah pernah dilanda kelaparan cenderung akan gampang mengalami kelaparan lagi dan lebih hebat dari sebelumnya. Pertanyaannya apakah negeri yang dilanda kelaparan tidak bisa bangkit menjadi negeri makmur?

Untuk jawaban pertanyaan ini maka tersebutlah dua hukum lainnya yaitu hukum Turbulensi dan hukum Patahan. Turbulensi adalah gejolak yang membuat kita teraduk-aduk. Ia membuat perahu di permukaan laut jungkir balik oleh pusaran air. Ia merupakan situasi tak menentu yang membuat dinosaurus gagal bertahan di muka bumi dan punah. Hukum patahan bisa dijelaskan dengan riwayat Nabi Nuh yang mengisahkan lenyapnya sebuah peradaban dalam semalam oleh banjir kolosal. Menurut Plato, metropolis Atlantis punah dengan cara itu dua belas ribu tahun lalu. Hukum patahan juga berlaku bagi kaum Sodom : kaum yang memuja perilaku homoseksual dijaman dakwah Nabi Luth. Peneliti Jerman, Werner Keller pernah melakukan penelitian mendalam untukmerekonstruksi bencana Kaum Sodom. Keller menyatakan, “Bersama dengan dasar dari retakan lempeng kerak bumi yang sangat lebar, yang persis melewati daerah Lembah Siddim (termasuk daerah Sodom dan Gomorrah), dalam satu hari menyebabkan patahan yang menjerumus ke kedalaman (Laut Mati). Kehancuran terjadi melalui sebuah peristiwa gempa bumi dahsyat yang mungkin disertai dengan letusan petir, keluarnya gas alam serta lautan api. Pergeseran patahan membangkitkan tenaga vulkanik (berupa gempa) sepanjang patahan.”

Memang hanya patahan yang bisa memotong sebuah pola yang berjalan dengan ketekunan, sebuah matarantai kesinambungan yang menghasilkan situasi terkini. Anda harus menghancurkan pola lama dan membangun tatanan baru di atasnya. “Cara berpikir yang memberimu masalah tidak mungkin digunakan untuk menyelesaikan masalah.”, ujar Einstein.

Pemerintah negeri kita tercinta ini : Indonesia, tidak akan pernah bisa membenahi segala problematika bangsa dan bangkit dari keterpurukan tanpa menerapkan hukum patahan. Selama Presiden tidak menentukan deadline kapan Indonesia ini benar-benar bersih dari korupsi, narkoba dan mafia hukum, maka ia tidak akan pernah sungguh-sungguh memberantasnya. Napoleon Hill pernah menasehati kita : A goal is a dream with a deadline. Meksiko sejak 2006 habis-habisan memberantas kartel narkoba, namun hingga kini mereka masih susah payah melakukannya. Puluhan ribu orang telah terbunuh dan itu karena tidak adanya target. Brazil lebih sangar dan agak diuntungkan dibanding Meksiko. Pemerintah Brazil menargetkan negerinya aman dari kartel narkoba karena menjadi tuan rumah Piala Dunia 2014 dan Olimpiade 2016.

Pemerintah Cina memberlakukan hukuman tembak mati kepada koruptor, dan pendapatan negeri itu sekarang mengungguli Jepang. Ia berada di peringkat kedua setelah Amerika Serikat. Itu salah satu prestasi yang mereka capai dalam beberapa tahun saja setelah mereka menembaki para koruptor. Tunggu dulu, sebenarnya kita tidak menolak hukuman mati. Sebab kita sudah menerapkannya pada para teroris. AS, Israel atau negara-negara lain juga tidak berteriak ribut ketika kita memberlakukan hukuman mati kepada orang-orang yang divonis sebagai pelaku terorisme. Kita berlaku baik pada para koruptor, pengedar narkoba, mafia keadilan sementara kita brutal kepada jutaan warga negara yang menjadi korban tindakan mereka. Kenapa hukuman mati tidak bisa diterapkan kepada para pelaku korupsi dan pengedar narkoba yang selama ini jelas meneror perekonomian dan menyengsarakan jutaan warga kita?

Jelas bahwa permasalahan utamanya hanya kesediaan untuk menjalankan sebuah program yang akan bisa memberantas symptom ketidakadilan dan carut-marut negeri ini. DPR (yang dipenuhi politisi busuk) naga-naganya tidak akan menggolkan undang-undang tembak mati bagi koruptor, namun mayoritas rakyat Indonesia tidak memerlukan wakil untuk sekadar memberikan persetujuan terhadap UU tembak mati. Seorang jurnalis Inggris, Katharine Whitehorn pernah berujar, “Kebanyakan politisi bukanlah bajingan sejak lahir, mereka seperti itu karena tuntutan pekerjaan.”. Profesi politisi agaknya mirip dengan dunia pelacuran : ia tetap diminati orang meski selamanya dianggap sebagai dunia hitam. Dan pandangan tentang politik sebagai dunia yang kotor tampaknya abadi sampai hari ini.

Pemerintah sendiri tampaknya tak punya dorongan ke arah sana. Dan mungkin memang tidak ada Pemerintah yang berani sekeras itu. Dalam sistem politik yang cantik, konstituen menyumbang untuk partai dan mereka membiayai kandidat presiden dari partai mereka. Suara rakyat dibeli dengan sembako dan konser dangdut saat kampanye. Setiap kandidat memerlukan dana besar untuk membeli suara. Semakin besar sumbangan semakin bagus. Barangkali AS dan Israel juga terlanjur menyumbang. Inilah penyebab pokok kenapa Pemerintah tak mungkin benar-benar sanggup memberantas korupsi, narkoba dan mafia hukum.

Maka, yang paling mudah dilakukan adalah mengombang-ambingkan rakyat dari isu ke isu. Agar perhatian kita tidak pernah fokus. Agar setiap pembicaraan tak pernah selesai dan supaya setiap masalah tidak pernah tercabut sampai akarnya.