Mundur Berjamaah

Dunia keuangan kita lagi heboh.
​Bayangkan. Di tengah hantaman sanksi pembekuan indeks oleh MSCI dan anjloknya IHSG yang memicu trading halt beruntun, sebuah fenomena langka terjadi: Petinggi OJK dan BEI mundur berjamaah. Hampir barengan.

Apa gorengan, eh gerangan penyebabnya?
Saya baca tulisannya Said Didu, Syauqi Zuhdi, dkk. Setidaknya ada tiga kemungkinan yang melatar belakangi alasannya.

Pertama, soal integritas. Ini soal followership. Pemimpin sekaligus pengikut yang tahu diri. Sebagai followers, mereka merasa gagal menjaga marwah bursa dari praktik “goreng-menggoreng” saham. Lalu, memilih mundur sebagai bentuk tanggung jawab moral. Gentle. Kalau di teori courageous follower-nya Ira Chaleff ini disebut Courage to leave (Take moral action when needed).

Kedua, ini yang lebih seru: pembersihan paksa. Dugaan kuatnya, pemerintah lagi berupaya memutus rantai afiliasi oligarki. Pemerintahan Presiden Prabowo lagi gerah. Bursa dianggap sudah jadi “taman bermain” oligarki. Tempat pengeruk uang rakyat melalui skema manipulatif (pump & dump, wash sales, dll) yang berjalan dengan “restu” diam-diam dari regulator. Maka, “pembersihan” pun dilakukan. Purging.

Ketiga, soal dana pensiun. Pemerintah baru saja menaikkan limit investasi dana pensiun (Dapen) ke bursa. Dari 8 persen jadi 20 persen. Angka yang besar. Sangat besar.
Memasukkan dana pensiun rakyat secara masif (hingga 20%) ke dalam pasar modal yang sedang dicap “kotor” oleh dunia internasional adalah perjudian tingkat tinggi. Para pejabat tersebut sepertinya menyadari bahwa kebijakan ini berpotensi moral hazard—menggunakan uang tabungan hari tua rakyat untuk melakukan bailout terhadap kejatuhan pasar.

Mereka merasa ngeri dan tak sanggup memikul beban kalau dana jaminan masa depan milik rakyat amblas di pasar yang lagi sakit. Lebih baik mundur ketimbang nanti jadi tersangka sebab dianggap gagal mengelola risiko sistemik. Begitu.
Tapi tunggu dulu. Ada cerita lain yang lebih “panas”. Soal dana CSR OJK yang katanya mengalir ke Senayan. Konon, itu jadi semacam “upeti” jabatan agar proses seleksi di DPR jalannya mulus. Semulus pipi aktris Korea. KPK sudah mulai lirik-lirik. Kalau ini benar, maka integritas regulator kita memang sudah “cacat” sejak dari proses seleksi.
Lalu, muncul sosok Purbaya. Sebagai Menteri Keuangan sekaligus Ketua Pansel, ia bergerak kilat. Pakai strategi fast-track. Seleksi pimpinan baru OJK cuma dikasih waktu dua minggu.
Kenapa buru-buru?.
Supaya menghindari lobi-lobi di Komisi XI?. Biar “kepanjangan tangan oligarki” di Senayan tak sempat pasang kuda-kuda?.
Secara hukum (UU P2SK), keterlibatan DPR memang tak bisa dihindari. Manuver kilat ini disinyalir akan mempersempit ruang gerak “makelar jabatan” di Senayan.
Boleh jadi. Semakin lama prosesnya, semakin besar peluang terjadinya hand shake nego-nego “upeti” dan transaksi CSR di bawah meja. Purbaya ingin teknokrat murni, bukan “titipan”.

8 Paket Reformasi”: Senjata Lawan Oligarki
OJK (lewat Plt. Friderica Widyasari) barusan merilis 8 Aksi Reformasi Pasar Modal. Ini jawaban teknis atas tuduhan “bursa sebagai alat pengeruk uang”.
Diantaranya Transparansi UBO (Ultimate Beneficial Owner). Dengan UBO “penggoreng saham” tak lagi bisa sembunyi di balik nama perusahaan cangkang (nominee). Aturan baru ini memaksa keterbukaan siapa pemilik sebenarnya di balik setiap transaksi besar.

Langkah lainnya: Demutualisasi BEI. Mengubah struktur bursa. Biar tak didominasi segelintir Anggota Bursa (AB) yang terafiliasi dengan oligarki.
Ada juga Enforcement Tanpa Kompromi. Ini sinyal kuat bahwa OJK baru nantinya akan pakai data granular dari KSEI untuk menyeret pelaku manipulasi pasar ke ranah pidana, bukan sekadar denda administratif.

Saya sempat mikir, setelah Lapangan Banteng apakah domino terakhir akan jatuh juga ke MH Thamrin?. Apakah Gubernur Bank Indonesia (BI) juga akan menyusul resign?.
Secara logika, sebagai anggota Komite Stabilitas Sistem Keuangan (KSSK) bersama Menkeu dan Ketua OJK, Gubernur BI pegang tanggung jawab stabilitas makro-prudensial.
Jika kehancuran pasar modal akibat sanksi MSCI dianggap “kegagalan sistemik” yang mengancam stabilitas keuangan negara, maka secara etika jabatan, tekanan untuk mundur bisa merembet ke BI sebagai bentuk collective responsibility.

Jika benar ada operasi purging mengganti para pejabat yang terpilih lewat lobi transaksional di DPR periode sebelumnya, maka Gubernur BI (yang juga dipilih lewat fit and proper test di DPR) boleh jadi masuk dalam daftar “target” restrukturisasi supaya selaras dengan visi Presiden.
Tapi, Gubernur BI adalah “jangkar” terakhir. Kalau dia ikut mundur sekarang, Rupiah bisa mabur tak terkendali. Pasar bisa panik total.
Rasanya, pemerintah akan sangat hati-hati. Pembersihan boleh, tapi jangan sampai membakar seluruh rumah. Kira-kira begitu prinsipnya.

​Presiden Prabowo kini di persimpangan jalan. Sanksi MSCI itu pemicunya. Dana pensiun 20 persen itu katalisnya. Mundur berjamaah itu dampaknya.
​Kalau cuma ganti orang tapi “permainannya” masih sama, ya cuma drama politik namanya. Rakyat butuh kemenangan ekonomi. Butuh bursa yang jujur. Bukan tempat oligarki berpesta pora di atas uang tabungan hari tua masyarakat.
​Tanpa transparansi pemilik saham, kebersihan integritas bursa dan reformasi mekanisme seleksi di DPR, maka pengunduran diri massal ini cuma sekedar cerita pengantar tidur.

​Ah sudahlah. Kita tunggu saja, siapa yang akan duduk di kursi panas itu dua minggu lagi. Apakah benar-benar “orang bersih” atau sekadar “penjaga baru” untuk kepentingan lama?.

Jakarta, 03 Februari 2026

Muhsin Budiono